Hutan Indonesia adalah anugerah alam yang tak ternilai. Ia bukan sekadar pohon-pohon hijau, melainkan paru-paru dunia, penyedia air bersih, dan benteng kehidupan bagi jutaan manusia serta ribuan spesies flora dan fauna. Dari hutan lahirlah kehidupan yang berkelanjutan, menyediakan pangan, obat-obatan, dan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Namun kini, hutan kita menghadapi ancaman serius: Deforestasi legal tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak selalu bersumber dari kegiatan ilegal, melainkan dari izin resmi yang diberikan tanpa memperhatikan kelestarian alam.
Dalam beberapa tahun terakhir, izin pembukaan hutan diberikan untuk perkebunan berskala besar, pertambangan, dan proyek infrastruktur. Semua sah secara hukum, tetapi konsekuensinya sangat merusak. Deforestasi legal tinggi mengubah hutan menjadi lahan gundul, sehingga banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Masyarakat di sekitar hutan menjadi pihak pertama yang terdampak, kehilangan mata pencaharian, dan terancam keselamatannya. Dampak ekologis yang nyata ini membuktikan bahwa legalitas tidak selalu berarti aman bagi lingkungan.
Tidak hanya lingkungan yang terdampak, aspek sosial juga ikut terguncang. Banyak komunitas adat kehilangan akses ke tanah yang selama ini menjadi sumber pangan dan penghidupan. Alih fungsi lahan menimbulkan konflik agraria, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak. Deforestasi legal tinggi pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial, menciptakan ketidakadilan di mana masyarakat luas menanggung kerugian akibat praktik yang sah secara hukum.
Alasan pertumbuhan ekonomi sering dijadikan pembenaran. Investasi dipandang sebagai jalan cepat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, keuntungan dari Deforestasi legal tinggi bersifat jangka pendek, sedangkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang jauh lebih besar. Negara harus menanggung biaya rehabilitasi hutan, penanggulangan bencana, dan dampak kesehatan akibat lingkungan yang rusak, sementara masyarakat kehilangan sumber kehidupan.
Dari perspektif global, persoalan ini juga sangat penting. Hutan Indonesia adalah salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Setiap hektare yang hilang berarti pelepasan karbon ke atmosfer, mempercepat pemanasan global, dan memperburuk krisis iklim. Jika Deforestasi legal tinggi terus berlangsung, target pengurangan emisi nasional akan sulit tercapai, dan reputasi Indonesia di mata dunia bisa terganggu.
Karena itu, perubahan kebijakan harus segera dilakukan. Evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Izin yang terbukti merusak lingkungan harus ditinjau ulang, bahkan dicabut bila terbukti tidak selaras dengan keberlanjutan. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi bukan berarti menolak pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan alam dan masyarakat.
Transparansi menjadi kunci. Data izin, luas konsesi, dan dampak lingkungan harus terbuka bagi publik. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa transparansi, Deforestasi legal tinggi akan terus berlangsung di balik birokrasi yang rumit dan lemahnya pengawasan.
Penegakan hukum juga harus diperkuat. Kajian lingkungan tidak boleh hanya formalitas administratif. Pengawasan lapangan harus independen, konsisten, dan berkelanjutan. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pesan yang jelas harus disampaikan: praktik yang merusak hutan tidak dapat dibenarkan, meski legal. Menghentikan Deforestasi legal tinggi membutuhkan keberanian politik, integritas, dan komitmen nyata.
Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat menentukan. Edukasi publik dan tekanan sosial dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. Kesadaran kolektif menjadi kekuatan utama untuk menekan laju deforestasi. Deforestasi legal tinggi hanya bisa ditekan jika semua elemen bangsa ikut berperan aktif, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas.
Kini Indonesia berada di persimpangan penting. Apakah kita akan terus membiarkan hutan hilang secara legal, atau berani mengambil langkah tegas demi masa depan yang lestari? Menghentikan Deforestasi legal tinggi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan sejalan dengan pelestarian alam. Keputusan hari ini akan menentukan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.